Jambi Line - Sejumlah petani hingga anak-anak melancarkan demontrasi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Telanaipura, Kota Jambi, Selasa (26/9) siang. Mereka menentut penyelesaian konflik agraria yang menjerat petani, serta memperingati Jambi berada di posisi ke-3 konflik agraria di Republik Indonesia (RI).
Massa aksi ini silih berganti melakukan orasi di tengah Simpang BI dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Situasi Agraria di Jambi Dalam Bahaya". Setelah itu, mereka melangkah ke Kantor DPRD Jambi lalu mengungkapkan konflik agraria dan kriminalisasi yang dialami petani.
Anak-anak saat itu tidak hanya mengikuti orang tuanya, tetapi juga membantu membentangkan spanduk. Beberapa kali mereka mengepalkan tangan dan berteriak.
Baco Jugo: Menteri ATR/BPN Ingatkan Jambi Berada di Posisi 3 Konflik Agraria Terbanyak
Sadiwi (55), petani yang berasal dari Kabupaten Tebo, mengatakan para petani terus menerus terjebak dalam konflik agraria. Bahkan, terdapat sejumlah petani yang mengalami kriminalisasi.
Ia pun menagih keseriusan pemerintah dalam mewujudkan reforma agraria sejati.
"Reforma agraria adalah hak yang wajib dilaksanakan. Namun, tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan reforma agraria," ujarnya.
Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi, Frans Dodi mengatakan ada 14 konflik agraria yang 'meletus' di Jambi tahun ini.
Meski Kementerian ATR/BPN menyematkan Jambi berada di posisi ke-3 konflik agraria di RI, menurut KPA bahwa provinsi ini masih berada posisi ke-2.
"Kalau menteri itu bilang konflik agraria berkurang, kalau analisis kita malah bertambah (konflik agraria). Artinya, tetap nomor dua konflik agraria. Proses konflik agraria ini kan tidak terlepasnya dari kebijakan dan pemerintah yang menerbitkan izin dan HGU," katanya.
Baco Jugo: Warga Jambi Tak Bisa Demo Menteri ATR/BPN karena Diadang
Ia pun mengungkapkan terdapat 28 petani yang dikriminalisasi. Sebanyak 12 orang di antaranya sudah ditahan.
"Kami meminta bebaskan mereka. Sesungguhnya mereka memperjuangkan hak. Secara konstitusi jelas. Proses hukumnya juga harus jelas dan transparan. Kemudian ketika kami membuat laporan, tidak terima," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Abdul Hamid tidak menafikan bahwa Jambi berada di posisi ke-3 konflik agraria terbanyak. Ia mengatakan terdapat benturan antara masyarakat, ketetapan adat, dan perusahaan.
"Itulah salah satu penyebab adanya pansus. Harus kita luruskan. Kita senang investasi bisa masuk ke Jambi. Namun, jangan sampai masyarakat kena imbas yang kurang positif," katanya.
Abdul pun mengatakan telah menyerap aspirasi para pendemo dan akan mengadakan rapat penyelesaian konflik agraria yang masih berlanjut.