Jambiline.com - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melibatkan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan melestarikan hutan. Hal ini disampaikan dalam workshop meliput isu lingkungan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi di Mahligai Tower, Telanaipura, Kota Jambi, Sabtu (2/3/2024).
Koordinator Program KKI Warsi Ade Chandra mengatakan perhutanan sosial menjadi skema yang digunakan untuk melibatkan masyarakat. Dengan program itu, masyarakat turut berpeluang mendapatkan berbagai pendanaan atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan.
“Jadi, hutan-hutan itu dikelola masyarakat. Harapannya, hutan dikelola dengan baik. Ada peluang pembayaran berbasis kinerja result based payment (RBP). Maksudnya adalah adanya insentif kepada kelompok yang mengelola hutan secara baik. Ketika hutan dikelola oleh masyarakat, hutan akan tumbuh, maka emisi karbon akan berkurang,” katanya.
Baca Juga: AJI Jambi Gelar Workshop Meliput Isu Lingkungan, Inklusif untuk Kaum Difabel
KKI Warsi Jambi sampai saat ini mendampingi izin perhutanan sosial dengan luas sekitar 130.000 hektar, tersebar di Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Masyarakat di berbagai daerah itu menjaga hutan dengan kearifan lokal.
“Kelompok masyarakat yang memegang izin perhutanan sosial itu akan disertifikasi. Ada sertifikasi nasional, dan sertifikasi dari luar yaitu Plan Vivo. Nanti kita persiapkan bagaimana mereka bisa mempertahankan hutannya. Kita menghitung karbonnya. Dari situlah masyarakat mendapatkan intensifikasi atau reward,” ujarnya.
Tidak hanya itu, KKI Warsi juga mempunyai program Pohon Asuh. Melalui program ini masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dapat berkontribusi dengan berdonasi Rp 200.000 untuk menanam sebatang pohon di hutan.
“Selama setahun pohonnya akan menjaga masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Donasi itu digunakan untuk menjaga pohon itu serta hutan agar tidak rusak,” kata Ade.
Sejauh ini, ada 19 hutan yang menjadi lokasi program Pohon Asuh, yakni berada di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara. Di antaranya ada hutan adat.
Upaya menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat ini disampaikan lokakarya tatkala yang menjadi bagian serta dilaksanakan sebelum kegiatan utama Konferta ke-V AJI Jambi pada Sabtu (2/3/2024). Ada tiga pembahasan utama dalam lokakarya tersebut, yaitu krisis iklim, perdagangan karbon, dan pertanian.
Para pemateri dalam kegiatan ini antara lain Koordinator Program KKI Warsi Ade Chandra, Manajer Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi Dwi Nanto, dan Sustainable Rubber Program Setara Jambi Rachmat Fauzan.
Puluhan mahasiswa, sejumlah dosen, dan jurnalis, yang hadir dalam kegiatan itu menyimak tentang bahayanya perubahan iklim dan bagaimana memitigasinya. Tidak hanya itu, para peserta juga mengenal kejahatan lingkungan yang memperparah laju perubahan iklim.
“Krisis iklim ini sangat krusial. Dampak deforestasi dari lahan gambut yang luasnya besar, pertambangan ilegal, semua itu berdampak pada laju perubahan iklim. Lalu, permukaan air naik,” kata Ketua AJI Jambi periode 2021-2024 Ahmad Riki Sufrian.
Ia berharap para peserta workshop ini dapat memiliki pengetahuan mendalam terkait masalah lingkungan dan perubahan iklim. Sehingga pelajar dan maha bisasiswi lebih kritis lagi serta ke depan bisa memperjuangkan kelestarian lingkungan.
“Kita berharap juga presiden terpilih nanti, bisa memperhatikan isu lingkungan. Kita pun berharap Indonesia masih menjadi paru-paru dunia,” ujar Riki.