Misalnya, anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi standar minimum, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan.
Baca Juga: Song Kang Ho akan Berperan sebagai Pelatih Tim Voli Pink Storm di Drama One Win, Tayang Besok!
Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Anggaran
Penyusunan APBD yang baik mencerminkan kemampuan anggota DPRD dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan transparan. Mereka perlu berperan aktif dalam menekan potensi pemborosan, penyalah gunaan dan memastikan tidak ada anggaran yang mengalir ke proyek-proyek tanpa manfaat yang jelas dan menguntungkan negara.
Inovasi dalam Kebijakan Anggaran
Baca Juga: Cak Imin Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Fokus Keterlibatan Masyarakat dan Standar Kualitas
Inovasi juga menjadi tolok ukur penting. Dalam APBD 2025, inovasi yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan akan menjadi nilai tambah yang mencerminkan visi progresif DPRD Jambi terpilih.
Kritik dan Harapan dari Masyarakat
Pastinya meskipun APBD 2025 telah disahkan, kritik dari masyarakat tak dapat diabaikan. Dan Sudah barang pasti beberapa elemen masyarakat menilai bahwa alokasi anggaran masih belum sepenuhnya menjawab masalah-masalah mendesak, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.
Baca Juga: Heboh Kisruh Antar Siswa, Dewan Minta Kepsek Selesaikan Masalah Siswa SMKN 3 dan SMAN 6 Kota Jambi
Di sisi lain, harapan terhadap anggota DPRD periode 2024-2029 juga besar. Mereka diharapkan mampu membawa perubahan nyata melalui kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Hal ini membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, dengan tetap menjaga fungsi pengawasan secara kritis dan independen.
Refleksi untuk Lima Tahun ke Depan
Ya, APBD 2025 bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga refleksi awal dari kemampuan DPRD Jambi periode ini. Dalam lima tahun ke depan, tantangan akan terus berkembang, mulai dari dinamika ekonomi global hingga kebutuhan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: DPRD Provinsi Jambi Tetapkan 9 Propemperda Tahun 2025, Ini Dia Ranperdanya
Anggota DPRD Jambi dituntut untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya sekadar mengisi kursi legislatif, tetapi juga mampu menjadi wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan Masyarakat Jambi khususnya dan NKRI umumnya. Pengesahan APBD 2025 harus menjadi pijakan awal untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada masa depan, menjawab isu sustainabelitas.