Iin habibi menyebutkan, secara makro ekonomi masyarakat, penambah jumlah kemiskinan bermakna rendahnya penambahan modal atau investasi yang mampu melakukan stimulus ekonomi rakyat, banyak masyarakat tidak memegang uang kas/tunai yang mempermudah transaksi ekonomi, dengan kata lain peredaran uang (velocity of money) pada masyarakat sangat rendah.
Baca Juga: Jelang Bulan Suci Ramadhan Tahun 2025, Harga TBS Kelapa Sawit di Jambi Kembali Naik Minggu Ini
Secara prinsip moneter bahwa, uang dikuasai oleh orang, pihak dan kelompok tertentu yang melakukan transaksi ekonomi atau jual-beli (demand-supply) banyak tidak di Jambi, sehingga tidak mendorong atau mendongkrak stimulus makro ekonomi masyarakat Jambi.
Menurut iin habibi, banyak hal yang menyebabkan Jambi semakin miskin, infrastruktur keuangan dan perbankan yang tidak ramah kepada rakyat, kredit usaha kecil dengan bunga rendah yang sulit untuk di akses oleh masyarakat.
Sehingga secara makro ekonomi jelas nyata, kemiskinan di Jambi disebabkan banyak hal, termasuk gagalnya Pemerintah Jambi mengelola APBD dan kebijakan anggaran atau politik anggaran yang tidak pro rakyat.
Baca Juga: Terbukti Jadi Skutiknya Anak Muda, Mantan Anggota JKT 48 Zee Pilih Fazzio Hybrid
Alokasi APBD harus berorientasi pada sektor-sektor prioritas, memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, dan memberikan dampak positif kepada arah kebijakan fiskal daerah.
Penyusunan APBD seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rancangan tersebut memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan.
Ini menjadi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah kedepan, selayak nya APBD di gunakan pada program-Program yang mampu memberi stimulus pada masyrakat terutama pada sektor-sektor yang menjadi komoditi unggulan dari provinsi Jambi.
Baca Juga: Wabup Gerry Trisatwika Resmi Tempati Rumah Dinas, Disambut Hangat Jajaran Forkompinda
Arah kebijakan pemerintah provinsi jambi kedepan juga harus selaras dengan pemerintah pusat salah satunya dengan mempersiapkan hilirisasi dari komoditi unggulan khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi begitupun pada sektor-sektor Lainya.