"Sebetulnya ini penting diketahui oleh pemerintah terkait ekspedisi yang tidak sportif. Seperti halnya COD, karena itu merusak, dan imbasnya ke kurir juga," ujarnya.
Dia menegaskan, pemerintah perlu gencar dalam mencegah peningkatan jumlah barang luar yang didistribusikan ke dalam negeri.
"Jadi pemerintah seharusnya juga selalu menegaskan, masuknya barang-barang impor harus ditangani secara serius. Masalah yang perlu diselesaikan adalah cara mencegah barang impor agar tidak terlalu banyak. Mereka (pemilik ekspedisi) bisa gratis ongkir karena yang dijual adalah barang impor yang amat sangat murah," tegasnya.
Faktanya, berbagai ekspedisi pengiriman tetap peduli dalam memperbaiki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dalam negeri.
"Kasihan kalau pemerintah kita gembar-gembor UMKM harus baik, tapi kalau ini tidak dibendung, saya yakin UMKM pasti terbengkalai," terangnya.
Faktor suksesnya UMKM dalam negeri, salah satunya adalah langkah pemerintah dalam membatasi barang impor yang murah.
"Saya mengikuti berita bahwa pemerintah akan membatasi kuota barang impor. Itu merupakan salah satu langkah untuk membendung, agar UMKM kita sukses di negeri ini," ungkapnya.
Di sisi lain, Kantor Pos juga menjadi korban dari masuknya barang-barang impor secara bebas melalui ekspedisi lain, hingga membuat mereka gulung tikar dan pemecatan karyawan.
"Kita juga merasa sangat miris dengan pemerintah, yang sebenarnya ada BUMN, ya Kantor Pos itu. Sekarang tidak ada kurir yang mengantar menggunakan seragam pos, karena mereka kalah bersaing. Berkurangnya jumlah barang kiriman di Kantor Pos, akhirnya mereka mengurangi karyawannya, bahkan ada yang tutup," tuturnya.
Owner JNE Tuban ini berpesan, agar pemerintah memperbaiki UMKM dalam negeri dengan mencegah produk luar masuk di tanah air.
"Harapannya pemerintah bisa benar-benar membentengi yang lain untuk menjunjung produk-produk asli Indonesia," ujarnya.***