Bilangnya, proses penggunaan SKTM sebagai syarat menadapatkan layanan JKN bagi masyarakat miskin masih belum optimal.
Baca Juga: 8 Mobil dengan Suara Terbaik, Salah Satunya Ferrari 812 yang Sering Muncul di F1
"Perlu ada integrasi antara dalam penggunaam SKTM terhadap layanan JKN. Saat ini alurnya masih sangat panjang dan menyulitkan masyarakat," ujar Shopian.
Lewat penyampaian hasil kajian, Ombudsman berharap ada perbaikan terhadap pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin di Provinsi Jambi.
"Kita akan memantau implementasi dari hasil kajian ini oleh Pemerintah Daerah, dan dalam 30 hari kedepan, hasil kajian ini sudah dilaksanakan." Kata Shopian.
Untuk diketahui, Ombudsman Jambi merekomendasikan agar pemerintah provinsi Jambi membuat standar operasi prosedur untuk layanan SKTM bagi warga tak mampu.
Seluruh masyarakat miskin yang ditanggung melalui SKTM, secara otomatis menjadi peserta BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah.
"Saya minta semua rekomendasi itu sudah dilaksanakan dalam 30 hari kedepan, tegas Saiful Roswandi.
Baca Juga: Aktor Baek Seo Bin akan Membintangi Drama KBS2 Cinderella Game, Intip Sinopsisnya!
Artikel Terkait
Respon Tantangan dan Peluang Layanan Publik di Pelabuhan Talang Duku Jambi, Ombudsman : Perlu Ada Revitalisasi
Layanan E-Meterai Terganggu Saat Pendaftaran CASN, Ombudsman Minta Pemerintah Beri Penjelasan
Antisipasi Pungli pada Pelaksanaan CASN 2024, Ombudsman Jambi Surati Seluruh Pemda di Jambi
Triwulan ke-3 Tahun 2024, Target Kerja Ombudsman Jambi Sudah Tercapai
Awasi Pelaksanaan SKB CASN, Ombudsman Jambi Soroti Pelayanan Disabilitas dan Ibu Hamil
Tingkatkan Kualitas Layanan di Tiap Polres dan Polresta, Ombudsman Jambi dan Polda Jambi Lakukan Ini
Tingkatkan Sinergitas Kerja, Ombudsman Jambi Rapat Penyelesaian Laporan dan Penyusunan LHP