Jambiline.com- Komisi I DPRD Provinsi Jambi konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai tindak lanjut hasil audensi DPRD Provinsi Jambi bersama Asosiasi Tenaga Honorer Provinsi Jambi, beberapa waktu lalu.
Konsultasi Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang digelar, Selasa (21/01/25) dipimpin Wakil Ketua Komisi I M. Chandra Muzaffar Al Ghifari dan dihadiri Anggota Komisi yakni Zulkifli Linus, Burhanudin Mahir, M. Nasir, Pinto jayanegara, Rucita Arfianisa dqn Ibnu Sina serta Tenaga Ahli dan Pendamping.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, M. Chandra Muzaffar Al Ghifari menyebutkan, konsultasi yang dilakukan terkait tindak lanjut penyelesaian permasalahan Non-ASN menjadi PPPK di Provinsi Jambi dan tenaga honorer yang belum masuk database.
Kata M. Chandra ada beberapa hal yang di bahas dalam pertemuan tersebut, pertama Komisi I ingin mengetahui apakah ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait banyaknya persoalan di daerah khususnya Provinsi Jambi, seperti masalah anggaran, pegawai Non ASN yg belum masuk ke dalam database BKN.
Kemudian Komisi I ingin mengetahui terkait perbedaan yang mendasar tentang PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu, apakah ada perbedaan hak-hak yang diperoleh nantinya.
Selanjutnya terkait besaran gaji yg diterima oleh PPPK Paruh Waktu dan diharapkan pemerintah pusat dapat membuat kebijakan gajinya sesuai dengan UMP serta mendorong pemerintah pusat serius dalam penyelesaian tenaga honorer untuk dijadikan tenaga PPPK khususnya di Provinsi Jambi.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Gubernur Jambi, Al Haris dan Forkopimda Tanam Jagung Serentak 1 Juta Hektar
Adapun dari BKN RI yg menerima kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jambi Perwakilan Humas Aulia, Perwakilan Bidang PDPIK Zen, Perwakilan Bidang PPSS Ramzit, Perwakilan Bidang PPSI Swandi dan Perwakilan Bidang KP, Titin.
Pertemuan tersebut ditutup dengan ramah tamah, penyerahan cinderamata dan penyerahan hasil dari audiensi DPRD Provinsi Jambi dengan Asosiasi Honorer Provinsi Jambi.
Artikel Terkait
Hadiri Penyerahan Digital DIPA Tahun 2025, Ketua DPRD Optimis Bisa Swasembada Pangan 2028
Dukung Swasembada Pangan Anggota DPRD Ini Apresiasi Semangat Poktan di Kota Jambi Kelola Sawah
Pertanyakan SE Penghentian Rekomendasi Layanan SKTM, Komisi IV DPRD Jambi Panggil Dinkes Provinsi Jambi
MK Tolak Uji Materi UU Kabupaten Batanghari, Permohonan Bupati Fadhil Arief dan Ketua DPRD Tidak Dapat Diterima
Banggar DPRD Konsultasi Evaluasi APBD Jambi, daribKetahanan Pangan, Makan Gratis Hingga Transfer Daerah
DPRD Provinsi Jambi Setujui Tiga Ranperda Jadi Perda
Komisi I DPRD Provinsi Jambi Diskusikan Soal SOP Penegakan Perda dengan Satpol PP Sumsel