Jambiline.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin, akan segera merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu tahun 2024.
Penerimaan dan pendaftaran calon anggota KPPS tersebut, nantinya akan dibuka dari tanggal 11 hingga 20 Desember 2023 mendatang. Kemudian pendaftaran akan dilakukan di Sekretariat PPS Kelurahan atau Desa.
Sebelum itu, guna untuk melancarkan tahapan ini, KPU Merangin menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)persiapan penerimaan dan pendaftaran calon anggota KPPS, yang diikuti oleh PPK dan PPS se-kabupaten Merangin, Kamis (07/12/2023).
Baca Juga: KPU Provinsi Jambi Akan Bentuk KPPS, Ini Dia Jadwal Lengkap Pembentukannya
Anggota KPU Kabupaten Merangin, Zurhatmi Jaya mengatakan pemungutan suara yang akan dilakukan 14 Februari 2024 nanti, tinggal menghitung hari. Oleh karena itu, ia menilai hal ini perlu dilakukan persiapan oleh KPU Kabupaten Merangin hingga tingkat Kelurahan atau Desa.
"Penerimaan KPPS ini adalah hal yang sangat penting untuk suksesnya Pemilu 2204. Jadi saya ingatkan PPK, PPS, didalam pelaksanaan penerimaan KPPS nanti harus sesuai regulasi, peraturan perundangan-undangan," katanya.
Zumri juga menyatakan bahwa hari pemungutan suara hanya tinggal 65 hari lagi, kegiatan sebagai penyelenggara sudah semakin padat, maka sangat dibutuhkan kesiapan diri.
Baca Juga: Waspadai Cuaca Ekstrem, BMKG Warning 6 Wilayah Ini di Jambi
"Tahapan sudah semakin padat, tentu akan menyita waktu, maka akan membutuhkan kesiapan fisik yang ekstra dengan menjaga kesehatan kita," imbuhnya.
Ia juga membeberkan untuk Pemilu serentak 2024 nanti, Kabupaten memiliki 1.202 TPS, maka akan banyak orang yang terlibat dalam suksesnya Pemilu 2024 mendatang.
"Tiap TPS ada 7 orang anggota KPPS, sehingga akan ada 8.414 orang yang akan bertugas di TPS nantinya, belum lagi ditambah 2 orang hansip per TPS," timpalnya.
Baca Juga: 4 Pengelola Minyak Ilegal di Jambi Ditangkap, Pemilik Modal Masih Diburu
Selain itu, dalam mendistribusikan logistik nanti, dengan wilayah yang sangat luas, maka sangat diharapkan kerjasama dari pemerintah daerah dan pihak kepolisian.