daerah

DPRD Dorong Masyarakat Kecil di Jambi Harus Punya Akses Dapatkan Bantuan Hukum Gratis

Senin, 22 Juli 2024 | 15:28 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara dorong bantuan hukum gratis bagi masyarakat kecil di Provinsi Jambi ke depannya. (Humas DPRD Provinsi Jambi)

Jambiline.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara dorong bantuan hukum gratis bagi masyarakat kecil di Provinsi Jambi ke depannya.

Hal ini mengingat, masih banyak masyarakat miskin yang sulit mendapatkan bantuan hukum, karena keterbatasan biaya saat berada dikondisi persoalanan hukum.

Tak ayal, selaku wakil rakyat Pinto ke depan mendorong agar masyarakat kecil di Provinsi Jambi, bisa mendapatkan akses bantuan hukum gratis.

Baca Juga: Jambi Bersinar : Integrasi Core Values ASN BerAKHLAK dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Provinsi Jambi

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara pada sejumlah awak media, Senin (22/07/2024).

Pinto mendorong Perda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, agar mendapatkan banntuan hukum secara gratis.

Menurutnya, bantuan hukum adalah hal yang sangat di butuhkan bagi masyarakat di provinsi jambi.

Baca Juga: Polres Kerinci Ungkap Kasus Pemalakan di Koto Petai, 3 Tersangka Terancam 9 Tahun Penjara

Oleh karena itu, ke depannya bantuan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan, untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi jambi ke depannya." Kata Pinto.

Hal tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara, memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip Equality Before The Law, yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Manchester City: Josko Gvardiol dan Mateo Kovacic Tampil di New York untuk Putaran Kedua Tur AS 2024

Konsekuensi dari prinsip Equality Before The Law, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum.

Pun demikian, ini juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (access to law and justice).

Halaman:

Tags

Terkini

Pemkab Batang Hari Gelar Bimbingan Manasik Haji

Rabu, 4 Februari 2026 | 08:00 WIB