"Persoalan yang dihadapi, dengan formasi yang ada, tidak mengakomodir keberadaan non ASN yang ada di dukcapil. Hanya ada 3, yakni operasional perkantoran," tambahnya.
"Sementara formasi jabatan add, sudah terisi 4. Kenapa muncul lagi? Sangat disayangkan," ungkap perwakilan.
Baca Juga: HUT Ke-25 Kabupaten Tebo, Pjs. Gubernur Jambi : Ini Momentum Evaluasi
Usulan demi usulan disampaikan perwakilan. Namun tak kunjung memuaskan. Termasuk dengan afirmasi khusus secara pengalaman.
Dukcapil khawatir, formasi yang ada saat ini menimbulkan kegaduhan OPD tersebut, dan berdampak pada kinerja.
"Secara umum, seandainya dilaksanakan, OPD akan mengalami kesulitan, menyita waktu dan energi," sebut perwakilan.
Baca Juga: Waspada Warga Jambi, Bakal Ada Hujan Lebat Disertai Kilat Petir Menyeluruh Hingga Malam Ini
"Karena kalau nanti masuk, kami harus mengajarkan lagi karena semua datang dari luar," tambahnya.
Suara-suara kekecewaan ini sempat beberapa kali berlangsung keras. Bahkan, protes ini juga diminta hingga pembatalan.
Sementara Ketua Komisi I, Taufik mengatakan bahwa formasi PPPK sudah keluar, sehingga tidak mungkin untuk dibatalkan.
"Hari ini kita berbicara kedepan untuk anak negeri ini supaya jangan rancu lagi seperti ini," katanya.
Dewan meminta agar bagian organisasi Setda Merangin mensosialisasikan formasi ini ke OPD-OPD.
"Kedepannya, kami tidak mau terjadi seperti ini," kata Taufik.
Baca Juga: Pjs Gubernur Harap Konsorsium Pendidikan Siapkan Strategi Cetak SDM Unggul
Lantas, bagaimana jika terjadi lagi rekrutmen yang tidak mengakomodir kebutuhan OPD tersebut? Bukankah sebelumnya seleksi PPPK Merangin juga bermasalah tahun lalu?