Hal ini menunjukan tidak adanya implementasi pelayanan publik sektor pertambangan dan pengawasannya yang efektif dari OIKN dan instansi terkait.
Baca Juga: Bencana Longsor di Pekalongan: 21 Tewas, 159 Mengungsi, dan Akses Jalan Lumpuh
Selain itu, adanya penambangan liar merupakan salah satu dampak kebijakan OIKN, tentang izin tambang di wilayahnya yang diterapkan secara parsial, tanpa melihat regulasi lain.
Oleh karena itu salah satu saran kebijakan Ombudsman adalah penerapan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus memperhatikan keberlakuan regulasi di sektor terkait lainnya seperti perizinan dan tata ruang.
Dari sisi penyelesaian laporan, Ombudsman RI Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) juga telah menyelesaikan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), terkait Dugaan Maladministrasi dalam Penetapan dan Pelaksanaan Kewenangan Plh/Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan Pelayanan Persetujuan RKAB Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Periode 2021-2024.
Baca Juga: Tindaklanjuti Hasil Audiensi Bersama Asosiasi Tenaga Honorer, Komisi I DPRD Jambi konsultasi ke BKN
Hasilnya telah dituangkan ke dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang telah diserahkan kepada kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti.
Ombudsman RI juga melaksanakan monitoring pelaksanaan saran kebijakan tentang penangkapan ikan terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang pada intinya agar kebijakan PIT tidak dilakukan secara terburu-buru, perlu memperhatikan perlindungan nelayan kecil/tradisional dan tidak semata mata hanya mengedepankan peningkatan perolehan PNBP, namun untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan kelestarian ekosistem laut.
Hasilnya, KKP kembali melakukan penundaan dalam rangka relaksasi kebijakan PIT berbasis kuota dan zona untuk melengkapi sarana, prasarana di Pelabuhan perikanan agar lebih memadai, termasuk melakukan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha perikanan dan nelayan di daerah.
Adapun laporan masyarakat yang diselesaikannya selama 2024 berjumlah 56 Laporan Masyarakat, melampaui target penyelesaian 53 laporan masyarakat. Sementara itu, jumlah laporan yang diterima selama tahun 2024 sebanyak 34 laporan.
Namun, Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Ombudsman RI tidak hanya menyelesaikan laporan yang teregistrasi di 2024 melainkan juga laporan di tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa isu strategis yang akan dikaji pada tahun 2025, diantaranya mengenai pemanfaatan ruang laut tanpa izin, tata kelola kebijakan pariwisata berkelanjutan dan kebijakan ekspor benih bening lobster.
Baca Juga: Pemprov Jambi Gelar Peringatan Isra' Mi'raj 1444 H, Gubernur Ajak Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan
Sebagai informasi, Bidang Maritim dan Investasi Ombudsman RI menangani laporan dengan substansi energi dan pertambangan, lingkungan hidup, perhubungan, dan infrastruktur. Kemudian kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penanaman modal dan investasi. (*)