Jambiline.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran senilai Rp2 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Trenggono menyatakan bahwa saat ini proses pembukaan blokir tersebut sedang berlangsung di bawah kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“(Anggaran KKP diblokir) sedang dalam proses pembukaan untuk pembangunan Kampung Nelayan. (Nilainya) Rp2 triliun,” kata Trenggono dalam keterangannya saat kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip Rabu, 4 Juni 2025.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Minta MK Tolak Gugatan IDI soal UU Kesehatan : Tidak Langgar Konstitusi
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk NTT, Batam, Sulawesi Selatan, dan Lampung.
“Ini lagi menyebar, di NTT juga ada cukup banyak. Di Batam, Sulawesi Selatan, Lampung, dan daerah lainnya juga ada,” ujarnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang disebut Trenggono sebagai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pilih Sapi Simental Cross Seberat 900 Kg untuk Kurban Idul Adha 2025
Pemerintah menargetkan pembangunan total 1.100 kampung, dengan 100 kampung ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2025.
Lokasi pembangunan diprioritaskan di wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan (lebih dari 80%), memiliki lahan minimal 1 hektare yang clear and clean untuk fasilitas produksi, serta berpotensi dikembangkan dalam sektor perikanan dan wisata bahari.
Selain itu, kampung-kampung ini akan diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat kemandirian ekonomi lokal.***