Jambiline.com - Persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu fokus Ombudsman, dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tak terkecuali di Jambi.
Untuk di Provinsi Jambi, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan kajian terhadap Integrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi.
Pada Kamis, 28 November 2024, Ombudsman Jambi melakukan penyerahan hasil kajian tersebut kepada Pemprov Jambi.
Baca Juga: Polisi Amankan Pelaku Pembakar Kotak Suara di Salah Satu TPS di Kota Sungai Penuh
Hadir BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi.
Selain itu juga Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Dari Kota Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur serta media massa.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu perlu menjadi perhatian serius.
Baca Juga: 100% Suara, Hasil Quick Count LSI Denny JA : Al Haris Unggul 60,92 Persen
Hal ini karena untuk urusan pengurusan kelompok masyarakat tersebut, sudah diamanatkan di dalam Undang Undang Dasar 1945.
"Berdasakan konstitusi kita, negara wajib hadir mengurusi masyarakat miskin dalam hal pelayanan kesehatan," sebut Saiful pada kegiatan penyampaian hasil kajian tersebut.
Saiful mengatakan bahwa program JKN saat ini mesti berpihak kepada masyarakat. Upaya untuk mempermudah prosedur harus dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi.
Baca Juga: Kotak Suara di Salah Satu TPS di Kota Sungai Penuh Dibakar, Apakah Akan PSU?
"Negara mesti mengurus masyarakat kecil dengan baik agar mereka tidak termarjinalkan, dengan demikian pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan mendapat kemudahan." Sebutnya.
Sementara itu, Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan Maladministrasi di Ombudsman Jambi, Shopian Hadi, memaparkan bahwa dari hasil penelusuran Ombudsman.