“Secara juknis ada safetynya tentunya. Untuk mengelola sumur itu minimal safetynya harus ada penampungan limbah atau penampungan minyaknya. Terus ada jarak dari fasilitas umum, jarak dari pemukiman, jarak dari jalan — pasti akan diatur secara teknis dan itu harus dipatuhi di lapangan,” paparnya.
Sekda juga menyinggung soal penegakan hukum bagi kegiatan pengeboran ilegal. “Harapan kita kan penegakan hukum. Kalau sudah ada yang legal, jangan sampai yang ilegal juga akan berjalan. Mudah-mudahan ada penegakan hukum,” tutupnya.***