OJK juga mengambil langkah-langkah proaktif dengan mengingatkan penyelenggara dan asosiasi fintech P2P lending untuk mencegah penggunaan layanan mereka untuk aktivitas ilegal seperti judi online, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
Dalam upaya melindungi konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 22 tahun 2023. Beberapa ketentuan dalam aturan ini meliputi:
1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen.
2. Larangan membuat perjanjian baku dengan klausul ekskulpasi.
3. Pengenaan sanksi atas penyebaran data pribadi.
4. Standar etika dalam penagihan kredit, termasuk larangan penggunaan ancaman atau kekerasan.
OJK juga telah menetapkan mekanisme penanganan pengaduan melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan kontak layanan pelanggan.
Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal
OJK bersama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, sejak 2017 hingga Juni 2024, telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.
OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap pinjaman online ilegal dan melaporkan aktivitas mencurigakan ke Satgas PASTI.
Artikel Terkait
Tensi Geopolitik Global Meningkat, OJK Sebut Fundamental Perekonomian Indonesia Masih Terjaga Baik
OJK Terbitkan Aturan Tentang Pembiayaan Transaksi Efek dan Short Selling : Penyempurnaan Aturan untuk Likuiditas Pasar Keuangan
Meski Terjadi Peningkatan Ketidakpastian Global, OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional Masih Terjaga Baik
OJK Tingkatkan Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga untuk Stabilitas Sistem Keuangan
Rapat Dewan Komisioner OJK Mei 2024 :Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Masih Terjaga Baik Meski Dihadang Ketidakpastian Global